3.283 Warga Surabaya Ajukan Sanggahan Data Desil, Dinsos: Tim Langsung Turun ke Lapangan

SURABAYA, KABAR FAKTA http://INDONESIA.COM* – Pemerintah Kota Surabaya terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Hingga awal September 2026, Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat sebanyak 3.283 keluhan warga terkait ketidaksesuaian data desil.

Kepala Dinsos Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan keluhan itu masuk melalui berbagai kanal. Mulai dari kantor Dinsos, kelurahan, kecamatan, hingga hotline Wali Kota Eri Cahyadi.

“Warga yang merasa desilnya tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan. Bisa langsung ke kami, lewat kelurahan, kecamatan, atau hotline Bapak Wali Kota,” ujar Antiek, Jumat (4/9/2026).

Warga juga bisa mengajukan sanggahan mandiri melalui laman resmi `dtsen-form.bps.go.id`.

*Tim Survei Langsung Cek ke Rumah Warga*

setiap laporan tidak hanya didata. Dinsos Surabaya menerjunkan tim survei untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Pengecekan juga dilakukan bersama pihak kelurahan.

“Tim kami langsung ke lapangan. Kelurahan juga menerima keluhan, jadi bisa cek langsung,” kata Antiek.

Hasil verifikasi itu kemudian diusulkan untuk pemutakhiran data ke pemerintah pusat, jika ditemukan perbedaan antara data dan kondisi riil di lapangan.

“Keluhan yang masuk sudah kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat,” jelasnya.

*Dinsos Hanya Bisa Mengusulkan, Bukan Mengubah*
Antiek menegaskan, Dinsos Surabaya tidak memiliki kewenangan mengubah posisi desil warga. Kewenangan itu ada di pemerintah pusat.

“Dinsos hanya bisa menyarankan perubahan. Kami tidak bisa mengubah sendiri. Kami lakukan verifikasi dulu, baru diusulkan,” tegasnya.

Data desil yang digunakan saat ini berasal dari Kementerian Sosial. Data terakhir diterima Dinsos pada 24 Agustus 2026, mencakup warga pada desil 1 sampai 5.

Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan. Bansos Kemensos disalurkan untuk warga desil 1 sampai 4. Sementara penerima BPJS PBI mencakup desil 1 sampai 5.

“Kalau dari Kemensos itu desil 1 sampai 4. Khusus BPJS PBI, desil 1 sampai 5,” imbuh Antiek.

*Pemadanan dengan Data Kemiskinan Kota Surabaya*
Selain mengacu data pusat, Dinsos juga memadankan dengan data kemiskinan milik Pemkot Surabaya. Data itu memuat indikator warga miskin dan pra-miskin.

“Kami bandingkan dengan data kemiskinan yang ada di Kota Surabaya untuk memastikan kesesuaiannya,” ujarnya.

Setelah dipadankan, petugas bersama kelurahan kembali melakukan cek by name by address.

“Jika dari hasil cek ternyata sudah sejahtera, maka kami usulkan untuk dikeluarkan dari desil 1-5 ke pemerintah pusat,” kata Antiek.

Sebaliknya, jika ditemukan warga di desil 6-10 yang secara data kota masih miskin atau pra-miskin, Dinsos juga akan mengusulkan untuk dimasukkan kembali.

Langkah ini dilakukan agar seluruh intervensi bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

*Penulis: Tim Redaksi*
*Editor: KFI*

—